PARBOABOA, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali menjejakkan kaki di Aceh, Minggu malam, 7 Desember 2025, dalam rangka memimpin rapat koordinasi nasional terkait penanganan banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Rapat penting tersebut digelar di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh, Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, tak lama setelah Presiden tiba sekitar pukul 19.00 WIB.
Suasana malam di posko darurat itu langsung berubah menjadi pusat pengambilan keputusan nasional ketika Presiden membuka rapat dan menyampaikan arahan tegas untuk mempercepat seluruh proses penanganan bencana.
Sejumlah pejabat kunci Kabinet Merah Putih hadir dalam rapat tersebut, memperlihatkan keseriusan pemerintah pusat dalam merespons bencana berskala besar ini.
Deretan nama yang hadir antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Tidak hanya itu, pimpinan TNI dan Polri juga turut hadir: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta para kepala staf tiga matra TNI. Kehadiran Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan pejabat daerah lainnya semakin menegaskan pentingnya rapat tersebut.
Sebelum memasuki ruang rapat, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden ingin memperoleh pembaruan data terbaru sembari memastikan langkah-langkah percepatan yang harus ditempuh.
“Malam ini Bapak Presiden ingin langsung memimpin rapat… untuk meng-update dan memutuskan langkah-langkah percepatan ke depan,” katanya, dikutip Antara.
Kunjungan ini merupakan kali kedua Presiden Prabowo ke Aceh sejak bencana besar terjadi pada 25 November 2025.
Prasetyo menjelaskan alasan Presiden kembali turun langsung, yakni karena Aceh menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten terdampak paling banyak dan kondisi sejumlah wilayahnya belum pulih sebagaimana daerah lain di dua provinsi terdampak.
Dalam rapat itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan laporan terbaru mengenai dampak kerusakan.
“Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat—termasuk yang hilang kena sapu banjir—rusak sedang, dan rusak ringan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa data ini belum final karena proses pendataan masih terus dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Untuk percepatan penanganan, Suharyanto mengusulkan hunian sementara (huntara) dibangun oleh TNI–Polri melalui satgas bencana, sementara hunian tetap (huntap) akan dikerjakan Kementerian Perumahan.
Rumah warga yang rusak namun tidak harus direlokasi akan diperbaiki langsung oleh BNPB.
Presiden Prabowo juga menyetujui alokasi bantuan sebesar Rp60 juta per rumah bagi warga yang harus membangun kembali hunian mereka.
Rapat darurat ini menandai komitmen kuat pemerintah untuk memastikan bahwa pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berjalan cepat, terkoordinasi, dan berpihak pada warga terdampak.
