PARBOABOA, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia menutup tahun 2025 dengan melakukan refleksi terbuka atas kerja-kerja operasional yang telah dijalankan sepanjang tahun.
Melalui rilis akhir tahun, Polri menunjukkan bagaimana mereka hadir dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, merawat ketertiban sosial, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang presisi bagi masyarakat.
Asisten Utama Bidang Operasi Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran, menjelaskan bahwa selama 2025 Polri menggelar lima operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan.
Operasi-operasi tersebut mencakup pengamanan agenda nasional berskala besar seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, sekaligus memperkuat kapasitas daerah melalui ratusan operasi yang dirancang sesuai karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah.
“Rilis ini adalah bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Ini refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Fadil mengutip website Humas Polri, Sabtu (03/01/2025).
Ia menekankan bahwa stabilitas keamanan tidak mungkin dibangun secara sepihak. Sepanjang tahun lalu, Polri memperkuat sinergi lintas sektor dengan menggandeng lima kementerian, empat lembaga, serta dua unsur non-lembaga.
Kolaborasi ini dipandang sebagai fondasi penting untuk menciptakan sistem keamanan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Komjen Fadil juga mengaitkan langsung antara keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, keberhasilan pengamanan agenda nasional maupun internasional membuktikan bahwa keamanan memiliki nilai strategis sebagai investasi jangka panjang bagi perekonomian.
“Keamanan adalah investasi ekonomi. Pengamanan World Water Forum terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Begitu pula pengamanan kunjungan Paus Franciscus yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran di mata dunia,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap pengamanan event besar selalu dirancang agar memberikan dampak nyata bagi kehidupan ekonomi masyarakat, tidak berhenti pada keberhasilan teknis semata.
Urgensi Kritik Publik
Di sisi lain, Polri juga menempatkan reformasi operasional sebagai agenda penting. Perubahan tidak hanya dilakukan pada level teknis pengamanan, tetapi menyentuh cara pandang institusi terhadap demokrasi dan hak warga negara.
Polri menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional, sementara peran polisi adalah memastikan hak tersebut terlindungi secara aman dan tertib.
Dalam konteks ini, Polri secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Kritik tersebut, menurut Komjen Fadil, justru menjadi pemicu transformasi internal.
“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi. Dari situ kami melakukan pergeseran pendekatan, agar pengamanan tidak lagi berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan dalam dokumen kebijakan terbaru, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi.
Ketiga pilar ini dirancang untuk memperkuat akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan dimensi humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.
Paradigma pengamanan aksi massa pun mengalami pergeseran. Dari pola "crowd control" yang cenderung represif, Polri beralih ke "crowd management", hingga menuju pendekatan ideal berupa "mutual respect".
Dalam paradigma ini, polisi hadir sebagai mitra publik, sementara masyarakat menghormati kehadiran aparat karena merasakan itikad baik dan orientasi penyelesaian masalah.
“Pengamanan aksi tidak boleh lagi dilihat dari jumlah pasukan, tetapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi ke depan,” ungkap Komjen Fadil.
Selain isu keamanan dan demokrasi, peran Polri dalam penanggulangan bencana juga menjadi sorotan.
Sepanjang 2025, tercatat ribuan kejadian bencana alam, dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai bencana yang paling sering terjadi. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan tingkat kejadian tertinggi.
Strategi utama Polri difokuskan pada kecepatan respons, berbasis pemetaan kekuatan personel agar bantuan dapat menjangkau lokasi terdampak dalam waktu singkat.
Ketika bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di penghujung tahun, kehadiran Polri tidak hanya diwujudkan melalui pengerahan personel, tetapi juga langkah-langkah konkret di lapangan.
Di Aceh, sebanyak 18 kabupaten/kota tercatat terdampak berat. Sebanyak 133.000 rumah mengalami kerusakan dan 377.200 warga terpaksa mengungsi.
Untuk merespons kondisi tersebut, Polri mengerahkan 11.357 personel gabungan, menyalurkan 2.337,6 ton bantuan kemanusiaan, serta membangun 261 sumur bor guna memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Fadil.
